News

Kementerian PUPR terus Tingkatkan Kualitas Pembangunan Perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Penyediaan Perumahan berupaya untuk terus tingkatkan kualitas proyek pembangunan perumahan. Hal ini dilaksanakan melalui penguatan peran pengawasan daerah yaitu oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

“Dengan banyaknya proyek yang langsung ditangani oleh perwakilan daerah maka kualitas kita harus lebih bagus dan kunci dari kualitas adalah intensitas kita ke lokasi pembangunan. Jadwal para Pejabat Pembuat Komiten (PPK) dan satuan kerja harus lebih banyak porsinya di lapangan, bukan di kantor. Sehingga tidak ada satu pun informasi yang tidak kita ketahui. Ini dampaknya sangat luar biasa, pada hasil kualitas pembangunan.” Ungkap Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin pada Pembinaan Pejabat Perbendaharaan Tahun Anggaran 2017 di Makassar (24/2).

Sebagai informasi, Ditjen Penyediaan Perumahan pada tahun anggaran 2016 telah dapat mencapai pembangunan sebesar 98%. Maka pada penyusunan anggaran 2017, diberi tanggung jawab  dengan alokasi anggaran yang lebih besar, yaitu sebesar 8,28Triliun.

“Konsen kita pertama adalah perencanaan yang baik. Harusnya dalam membuat perencanaan itu dibuat yang 100% dapat kita laksanakan. Setiap PPK atau satker harus tahu persis bagaimana hasilnya, bukan mereka-reka, dengan menghitung potensi-potensi yang ada dan perancaan yang matang.”, pesan Syarif.

Pada tahun 2017 ini kontrak dilaksanakan lebih awal. Proses tender dimulai melalui pelelangan dini pada oktober 2016. “Maka sudah seharusnya hasil 2017 ini lebih baik lagi karena pada 2016 saja pelelangan kita lakukan terlambat kita dapat mencapai 98%, maka  kalau 2017 ini kita lakukan pelelangan dini, sebaiknya hasilnya lebih baik lagi.”, tambah Syarif.

Pada kesempatan tersebut Syarif juga meminta agar para PPK dan satker berfokus pada  outcome bukan sekedar output. Bukan tentang berapa proyek yang telah di bangun, tapi berapa pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Aspek kemanfaatan ini juga tergantung pada para PPK dan satker. Outcome dapat dicapai jika administrasi juga diperhatikan dengan baik.  Karena proses serah terima dapat terhambat jika dokumen dan administrasi tidak dipersiapkan dengan baik.”terang Syarif.

Syarif juga menyampaikan pesan Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono untuk membiasakanCorporate culture yaitu mission oriented, yaitu agar pegawai tidak meninggalkan pekerjaan bila belum selesai, meningkatkan team work, bekerja dengan professional dan memiliki akhlakul kharimah.

“Misi kita ke depan adalah membangun Negara. Kita harus lebih professional agar hasilnya juga baik, sesai mekanisme yang ada sehingga kita bekerja tanpa ada beban, kita bekerja dengan misi membangun Negara dengan tulus dan ikhlas.”

Dirjen juga berpesan agar para PPK dan Satker meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, baik pemerintah provinsi maupun Kabupaten Kota. Karena lokasi pembangunan penyediaan perumahan adalah Kota dan Kabupaten. (Melisa/ Yasser)

Leave a Reply